Jakarta — Pemerintah Indonesia tengah mempercepat penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai bagian dari prioritas regulasi nasional 2026. Regulasi ini dirancang tidak hanya untuk mendukung inovasi teknologi, tetapi juga mengantisipasi risiko disinformasi dan dampak negatif AI terhadap ruang digital, melalui landasan hukum yang struktural dan komprehensif.

Dua Perpres AI: Roadmap Nasional & Pedoman Etika

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa pemerintah menyiapkan dua dokumen utama yang akan menjadi dasar Perpres AI di Indonesia, yakni AI National Roadmap dan Etika AI. Kedua dokumen tersebut tengah diproses di Sekretariat Negara dan diharapkan akan segera menjadi dasar hukum nasional.

AI National Roadmap berfungsi sebagai peta jalan strategis dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi AI di berbagai sektor, sedangkan Etika AI memberikan kerangka nilai dan prinsip bagi pelaku teknologi untuk memastikan penggunaan AI yang aman, adil, dan bertanggung jawab.

Mencegah Disinformasi Digital Sejak Awal

Salah satu alasan kuat di balik percepatan regulasi ini adalah risiko disinformasi digital yang semakin kompleks seiring berkembangnya AI generatif. Teknologi ini mampu menciptakan teks, gambar, dan video yang sangat realistis, yang jika tidak diatur dengan jelas berpotensi menjadi sumber informasi yang menyesatkan atau manipulatif.

Pemerintah melihat bahwa ketidakjelasan aturan dapat memperbesar celah disinformasi, terlebih dalam konteks pemilihan umum, pemberitaan publik, maupun interaksi sosial digital lainnya. Dengan regulasi yang kuat, di antaranya berupa label konten AI, Indonesia bertujuan untuk menjaga integritas ruang informasi digital sekaligus melindungi hak masyarakat akan informasi yang valid dan dapat dipercaya.

Kerangka Hukum yang Inklusif dan Terintegrasi

AI National Roadmap dan Etika AI yang kemudian diharmonisasikan menjadi Perpres merupakan upaya pemerintah untuk membangun tata kelola AI yang terintegrasi dengan kerangka hukum lain, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan regulasi penyelenggaraan sistem elektronik. Hal ini penting agar seluruh proses pengembangan dan pemanfaatan teknologi AI berada dalam jalur hukum yang konsisten dan mengurangi risiko pelanggaran hak digital masyarakat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa peta jalan dan pedoman etika ini juga akan digunakan sebagai panduan bagi sektor swasta dan lembaga riset dalam mengembangkan sistem AI, sehingga tata kelola teknologi berjalan dengan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas, dan perlindungan publik.

AI Tidak Sekadar Teknologi, Tetapi Tata Kelola

Regulasi AI bukan sekadar respons atas tren teknologi, tetapi menunjukkan visi pemerintah dalam memetakan risiko dan peluang sejak dini. Penyusunan Etika AI misalnya, mencakup prinsip-prinsip seperti anti-diskriminasi, keterbukaan data, perlindungan hak pribadi, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pemanfaatan AI bakal berdampak positif bagi masyarakat luas tanpa mengorbankan prinsip keadilan sosial.

Pendekatan pemerintah ini juga selaras dengan perkembangan global di mana banyak negara berupaya menyelaraskan pertumbuhan teknologi dengan tata kelola risiko demi menciptakan ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan.

Arah Kebijakan 2026 dan Manfaat Jangka Panjang

Perpres AI diharapkan diselesaikan dan ditandatangani pada awal 2026, memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri, akademisi, dan masyarakat umum terhadap penggunaan AI di Indonesia. Regulasi ini juga membuka peluang kolaborasi internasional dalam pengembangan teknologi yang etis dan aman, sekaligus memperkuat daya saing Indonesia dalam ekosistem digital global.

Dengan landasan regulasi yang matang sejak dini, Indonesia tidak hanya memastikan AI bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan layanan publik, tetapi juga siap menghadapi tantangan kompleks seperti disinformasi digital, pelanggaran data, dan bias algoritma.