Kritik terhadap Prabowo Dinilai Berangkat dari Sudut Pandang Ideologis
Artikel The Economist yang terbit pada 14 Mei 2026 menyoroti sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menyimpulkan bahwa arah kebijakan saat ini berpotensi membahayakan ekonomi dan demokrasi Indonesia.
Namun, dalam sebuah kajian berjudul Meluruskan Narasi dan Membantah Klaim The Economist terhadap Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Prabowo Subianto, penulis menilai bahwa kritik tersebut perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Kajian itu menyebut bahwa The Economist secara historis dikenal menganut pendekatan liberalisme klasik yang cenderung menempatkan pasar sebagai aktor utama dan membatasi peran negara dalam ekonomi.
Menurut kajian tersebut, perspektif ideologis tersebut berpengaruh terhadap cara The Economist membaca kebijakan pemerintah yang menempatkan negara sebagai instrumen utama dalam mendorong pembangunan, penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, hingga program perlindungan sosial.
Salah satu tuduhan yang menjadi sorotan adalah anggapan bahwa pemerintah menjalankan kebijakan fiskal yang boros. Namun kajian tersebut menunjukkan bahwa defisit APBN 2026 diproyeksikan sebesar 2,68 persen dari PDB, masih berada di bawah batas maksimal 3 persen yang ditetapkan undang-undang. Rasio utang Indonesia juga berada di angka 41 persen terhadap PDB, jauh di bawah ambang batas 60 persen yang lazim digunakan dalam pengukuran kesehatan fiskal.
Selain itu, cadangan devisa Indonesia mencapai USD154,6 miliar atau setara 6,3 bulan impor. Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 tercatat sebesar 5,61 persen secara tahunan, sementara surplus perdagangan tahun 2025 mencapai USD49,82 miliar. Data tersebut dinilai menunjukkan bahwa fondasi ekonomi nasional masih berada dalam kondisi yang relatif stabil.
Kajian tersebut juga mengutip penilaian International Monetary Fund yang menyebut Indonesia sebagai salah satu global bright spot di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Penilaian IMF itu dianggap bertolak belakang dengan narasi bahwa ekonomi Indonesia sedang menuju krisis sebagaimana digambarkan dalam artikel The Economist.
Program MBG dan Demokrasi Indonesia Jadi Titik Perdebatan
Selain persoalan fiskal, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi objek kritik. The Economist menilai program tersebut berpotensi membebani keuangan negara dan mengurangi ruang fiskal untuk sektor lain.
Sebaliknya, kajian tersebut menyebut program makan sekolah telah lama menjadi bagian dari kebijakan pembangunan di berbagai negara dan mendapat dukungan dari lembaga internasional seperti World Bank dan Food and Agriculture Organization. Berbagai penelitian menunjukkan program semacam itu memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas gizi, pendidikan, kesehatan, hingga produktivitas ekonomi masyarakat.
Data yang dikutip dalam kajian menunjukkan bahwa hingga Desember 2025, MBG telah menjangkau lebih dari 50 juta penerima manfaat melalui 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di seluruh Indonesia. Program tersebut juga disebut menciptakan sekitar 741.985 lapangan kerja serta melibatkan petani, nelayan, dan UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan.
Dalam isu demokrasi, kajian tersebut mengakui bahwa skor demokrasi Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Namun penurunan tersebut disebut telah berlangsung jauh sebelum pemerintahan Prabowo dimulai. Berdasarkan data dari Economist Intelligence Unit, Indonesia masih berada dalam kategori Flawed Democracy atau demokrasi yang belum sempurna, bukan kategori rezim otoriter.
Menurut kajian tersebut, terdapat perbedaan mendasar antara kritik terhadap kualitas demokrasi dengan pelabelan otoritarianisme. Indonesia masih memiliki mekanisme demokrasi yang berjalan, meskipun sejumlah aspek seperti kebebasan sipil dan kualitas institusi tetap menjadi tantangan yang perlu diperbaiki.
Capaian Pemerintah yang Disebut Tidak Mendapat Porsi Memadai
Kajian tersebut juga menyoroti sejumlah indikator sosial dan ekonomi yang dinilai kurang mendapat perhatian dalam artikel The Economist.
Tingkat kemiskinan tercatat turun dari 8,57 persen menjadi 8,25 persen. Rasio gini yang mengukur ketimpangan juga membaik dari 0,379 menjadi 0,363. Sementara tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,70 persen dengan penciptaan sekitar 2,71 juta lapangan kerja baru sepanjang 2025.
Di sektor pangan, produksi beras nasional mendekati 34,7 juta ton dengan cadangan beras pemerintah sekitar 4,6 juta ton. Pada saat yang sama, investasi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun atau tumbuh 43,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan menyumbang lebih dari 30 persen dari total investasi nasional.
Kajian tersebut menyimpulkan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap penting sebagai bagian dari demokrasi. Namun, evaluasi terhadap arah pembangunan Indonesia perlu dilakukan secara seimbang dengan mempertimbangkan indikator ekonomi, capaian sosial, dan konteks geopolitik yang lebih luas. Menurut penulis, perdebatan mengenai Indonesia tidak seharusnya berhenti pada narasi pesimisme atau optimisme semata, melainkan harus bertumpu pada data yang dapat diverifikasi.
