Jakarta — Indonesia makin mempertegas perannya di panggung diplomasi global setelah resmi bergabung dengan Board of Peace (BoP) — sebuah inisiatif internasional yang bertujuan mendorong gencatan senjata, stabilisasi pascakonflik, dan pembentukan roadmap perdamaian di Gaza, Palestina. Melalui keanggotaannya, Indonesia memanfaatkan posisi strategis ini untuk menyuarakan solusi dua negara sebagai kerangka perdamaian yang adil dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat perlindungan warga sipil yang terkena dampak konflik.

Indonesia di Tengah Diplomasi Global: Posisi yang Proaktif

Penandatanganan piagam Board of Peace dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada ajang Forum Ekonomi Dunia (Davos) pada Januari 2026. Keikutsertaan Indonesia dalam forum ini merupakan bukti nyata bahwa negara tidak hanya mengikuti dinamika global, tetapi berkomitmen untuk menghadirkan suara moderat dan berlandaskan hukum internasional pada proses penyelesaian konflik Gaza.

Dalam pidatonya di Davos, Presiden Prabowo menegaskan bahwa posisi Indonesia dalam BoP akan mengutamakan solusi diplomatik yang berkeadilan, menghormati kedaulatan negara, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia bagi warga sipil Palestina dan semua pihak yang terdampak konflik. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia yang menempatkan perdamaian dan penghormatan terhadap hak asasi sebagai prioritas kebijakan luar negeri.

Solusi Dua Negara: Arah Diplomasi Indonesia di BoP

Salah satu fokus utama diplomasi Indonesia di Board of Peace adalah menyuarakan solusi dua negara (two-state solution) sebagai kerangka dasar perdamaian Palestina–Israel. Solusi ini mencakup pengakuan atas kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka, berdasarkan hukum internasional dan berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Solusi dua negara dipandang sebagai landasan yang paling rasional dan berkelanjutan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan, sekaligus memastikan keamanan dan kesejahteraan bagi warga sipil kedua belah pihak. Dukungan Indonesia terhadap solusi ini juga merupakan refleksi dari komitmen moral dan diplomatik negara untuk menyelesaikan konflik melalui jalur damai, inklusif, dan dialog antarnegara.

Menjaga Prinsip Kedaulatan & Hak Asasi

Meskipun berada dalam forum internasional yang juga dihadiri oleh negara dengan posisi berbeda, Indonesia secara konsisten menegaskan bahwa keterlibatannya di Board of Peace bukan berarti mengabaikan prinsip kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Palestina. Pernyataan tegas dari Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia siap menilai kembali keanggotaannya apabila inisiatif tersebut bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan Palestina.

Keterlibatan Indonesia dalam Koordinasi Internasional untuk Perlindungan Warga Sipil

Dengan menjadi anggota aktif Board of Peace, Indonesia membuka ruang diplomasi untuk memperjuangkan akses bantuan kemanusiaan, perlindungan warga sipil, dan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional. Pendekatan ini mendapat dukungan dari kalangan akademisi dan mantan pejabat luar negeri Indonesia yang menilai bahwa kehadiran Indonesia dalam forum semacam ini dapat membantu menyampaikan suara dunia berkembang dalam tata diplomasi global yang sering kali didominasi negara besar.

Dampak Positif bagi Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Keaktifan Indonesia di Board of Peace turut memperkuat citra diplomasi negara sebagai aktor damai yang berintegritas dalam penyelesaian konflik internasional. Penggunaan suara diplomasi dari dalam forum resmi memberikan peluang Indonesia untuk:

• Berpartisipasi dalam penyusunan framework perdamaian yang komprehensif.

• Menjembatani komunikasi antara negara-negara anggota dengan perspektif berbeda.

• Menyuarakan prioritas perlindungan warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan.

• Menegaskan dukungan terhadap prinsip hukum internasional dan resolusi PBB terkait penyelesaian konflik.

Kesimpulan: Strategi Diplomasi yang Membangun

Dengan bergabung di Board of Peace, Indonesia mengambil posisi sebagai aktor diplomasi aktif, bukan sekadar pengamat pasif dalam isu global. Diplomasi dari dalam tersebut menjadi cara strategis untuk memastikan suara negara berkembang dan suara rakyat Palestina tetap terdengar dalam forum internasional. Indonesia membuktikan bahwa pendekatan yang berlandaskan prinsip hukum internasional, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan dukungan terhadap solusi dua negara dapat menjadi pijakan kuat dalam upaya mengakhiri konflik secara damai dan berkelanjutan.