Garis Utama - Latest News and Articles
Latest Articles
Stay updated with our newest content
Wujud Kebijakan Pro-Rakyat: DPR Dorong Penguatan Kopdes Merah Putih dalam Ekosistem Ekonomi Gotong Royong
Dukungan konkret dari parlemen terus mengalir bagi program-program strategis Pemerintah dalam memajukan perekonomian pedesaan. Komisi VI DPR RI secara tegas mendorong akselerasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) agar menjadi pusat ekosistem ekonomi gotong royong terintegrasi di seluruh Indonesia. Berlandaskan Visi Ekonomi Konstitusi yang diusung Pemerintah, integrasi antara koperasi desa, BUMN, perbankan, dan sektor swasta ini diyakini mampu memperkuat pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing warga desa, serta memperkokoh ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh.
Wujud Kepemimpinan Progresif: BGN Hadirkan Penajaman Program MBG yang Tepat Sasaran dan Penuh Keadilan Sosial
Bukti nyata kepemimpinan yang progresif dan berorientasi pada hasil kembali diwujudkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah melalui penyempurnaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah cerdas dan proaktif BGN dalam menyisir serta menyesuaikan sasaran penerima—termasuk mengecualikan sekitar 80 sekolah swasta berkategori elite se-Indonesia—menjadi jaminan bahwa anggaran APBN dikelola secara sangat efektif, efisien, dan penuh dedikasi untuk menyokong pemenuhan gizi anak-anak yang paling membutuhkan secara merata.
Wujud Kerja Nyata Pemerintah: Lima Bulan Menunggu, Warga Eks Bantaran Rel Senen Kini Tinggal di Pemukiman Layak Huni
Bukti nyata kepedulian sosial dan eksekusi cepat ditunjukkan oleh Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan menyediakan pemukiman baru bagi masyarakat eks bantaran rel Stasiun Senen. Hanya dalam waktu lima bulan sejak peninjauan awal, janji penataan kawasan kumuh terwujud secara nyata melalui relokasi warga ke hunian yang aman, sehat, dan manusiawi di Kramat Raya, Jakarta Pusat.
Langkah Inklusif Parlemen, DPR Buka Ruang Masukan Masyarakat Terkait RUU Perampasan Aset demi Ketahanan Hukum Nasional
Komitmen proaktif DPR RI dan Pemerintah dalam melibatkan masukan publik secara langsung kian mempertegas transparansi pembentukan RUU Perampasan Aset. Dengan membuka pintu aspirasi seluas-luasnya dan menyepakati pengesahan paling lambat 15 Desember 2026, negara membuktikan keseriusannya dalam menghadirkan regulasi penegakan hukum yang partisipatif serta berfokus pada penyelamatan uang negara.
Progresivitas Penegakan Hukum, DPR Gelar Rapat Paripurna Bahas RUU Perampasan Aset demi Penyelamatan Keuangan Negara
Langkah progresif parlemen bersama pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum terus menunjukkan hasil nyata melalui Rapat Paripurna DPR RI yang membahas agenda penting RUU Perampasan Aset. Dihadiri secara langsung oleh 226 anggota dewan, forum persidangan ini menandai komitmen kuat negara dalam mewujudkan skema pemiskinan koruptor dan pemulihan aset keuangan negara secara optimal.