Ketahanan Ekonomi Tidak Dibangun Saat Krisis Terjadi
Salah satu kesalahan paling umum dalam membaca kebijakan ekonomi adalah mengukur keberhasilannya hanya dari dampak yang terlihat hari ini.
Padahal kebijakan yang paling strategis justru sering kali bekerja jauh sebelum hasilnya tampak.
Cadangan devisa dibangun sebelum terjadi gejolak pasar.
Infrastruktur pangan diperkuat sebelum ancaman krisis pangan muncul.
Begitu pula dengan sistem keuangan.
Negara yang kuat bukan negara yang baru bergerak ketika tekanan datang, melainkan negara yang sudah menyiapkan instrumen perlindungan jauh sebelumnya.
Dalam konteks itulah kerja sama terbaru antara Bank Indonesia dan People's Bank of China perlu dipahami.
Langkah tersebut bukan sekadar kesepakatan teknis antarotoritas moneter. Ia merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki lebih banyak pilihan ketika dunia menghadapi ketidakpastian.
Dunia Sedang Memasuki Era Fragmentasi Ekonomi
Laporan IMF, World Bank, hingga OECD dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang sama: ekonomi global semakin terfragmentasi.
Jika pada era 1990-an dan awal 2000-an dunia bergerak menuju integrasi yang semakin dalam, maka dekade saat ini justru ditandai oleh munculnya blok-blok ekonomi baru, ketegangan geopolitik, serta meningkatnya kecenderungan negara untuk memperkuat ketahanan domestiknya.
Perang dagang Amerika Serikat–Tiongkok, konflik Rusia-Ukraina, ketegangan di Laut Merah, hingga disrupsi rantai pasok global pascapandemi telah mengubah cara banyak negara memandang risiko ekonomi.
Kini, efisiensi saja tidak cukup.
Ketahanan menjadi sama pentingnya.
Karena itu, negara-negara mulai membangun instrumen yang membuat mereka tidak terlalu rentan terhadap guncangan dari luar.
Indonesia termasuk salah satunya.
Mengapa Shanghai Menjadi Penting?
Pada Juni 2026, Bank Indonesia dan People's Bank of China memperbarui Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) serta memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) yang kini mencakup Hong Kong.
Selain itu, kedua pihak juga memperkuat infrastruktur transaksi lintas negara melalui mekanisme kliring renminbi dan konektivitas sistem pembayaran.
Bagi sebagian kalangan, istilah-istilah tersebut mungkin terdengar teknokratis.
Namun substansinya sederhana.
Indonesia dan Tiongkok sedang membangun mekanisme agar transaksi ekonomi dapat dilakukan secara lebih langsung menggunakan rupiah dan renminbi tanpa harus selalu bergantung pada dolar AS sebagai mata uang perantara.
Bagi pelaku usaha, ini berarti transaksi yang lebih efisien.
Bagi sistem keuangan nasional, ini berarti ruang stabilisasi yang lebih besar.
Bagi negara, ini berarti ketahanan yang lebih kuat.
Tiongkok Adalah Realitas Ekonomi yang Tidak Bisa Diabaikan
Ada alasan mengapa kerja sama ini berfokus pada Tiongkok.
Saat ini Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Indonesia.
Nilai perdagangan bilateral kedua negara pada tahun 2025 mencapai sekitar 154,5 miliar dolar AS.
Angka tersebut bahkan lebih besar dibanding total perdagangan Indonesia dengan banyak kawasan ekonomi lainnya.
Ketika hubungan ekonomi sebesar itu masih bergantung pada satu mata uang perantara, maka setiap gejolak yang terjadi pada mata uang tersebut otomatis menciptakan dampak tambahan bagi aktivitas perdagangan.
Karena itu, penggunaan mata uang lokal bukan sekadar isu moneter.
Ia merupakan bagian dari strategi efisiensi perdagangan nasional.
Semakin rendah biaya transaksi, semakin kompetitif produk Indonesia.
Semakin kecil risiko kurs, semakin mudah dunia usaha melakukan perencanaan bisnis.
Pemerintah dan BI Sedang Membangun Ekosistem Ketahanan
Yang menarik adalah bahwa langkah Bank Indonesia ini terjadi bersamaan dengan agenda besar pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini mendorong sejumlah kebijakan yang memiliki benang merah yang sama: memperkuat daya tahan Indonesia terhadap gejolak global.
Di sektor pangan, pemerintah menargetkan peningkatan produksi nasional dan penguatan swasembada.
Di sektor energi, berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor.
Di sektor industri, hilirisasi terus diperluas guna meningkatkan nilai tambah dalam negeri.
Sementara di sektor keuangan, Bank Indonesia memperkuat instrumen stabilitas dan diversifikasi transaksi internasional.
Jika dilihat secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan pendekatan yang semakin komprehensif.
Bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun fondasi agar pertumbuhan tersebut lebih tahan terhadap guncangan.
Bukan Dedolarisasi, Tetapi Rasionalisasi
Sebagian pihak mungkin tergoda melihat langkah ini sebagai bagian dari tren dedolarisasi global.
Namun pembacaan tersebut terlalu sederhana.
Dolar AS masih menjadi mata uang utama dunia dan akan tetap memainkan peran sentral dalam perdagangan serta keuangan internasional dalam waktu yang panjang.
Yang sedang dilakukan Indonesia bukan menggantikan dolar.
Yang dilakukan adalah menciptakan alternatif.
Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, alternatif adalah aset strategis.
Negara yang memiliki lebih banyak opsi akan lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan.
Negara yang hanya memiliki satu jalur akan lebih rentan ketika jalur tersebut terganggu.
Karena itu, penggunaan rupiah dan renminbi dalam transaksi bilateral harus dilihat sebagai langkah rasional untuk memperluas pilihan, bukan sebagai upaya konfrontatif terhadap sistem yang ada.
Manfaat yang Akan Semakin Terasa dalam Jangka Panjang
Tidak ada kebijakan yang dapat mengubah struktur ekonomi dalam semalam.
Namun sejarah menunjukkan bahwa banyak perubahan besar justru lahir dari keputusan-keputusan yang tampak kecil ketika pertama kali dibuat.
Perluasan transaksi mata uang lokal.
Pembaruan currency swap.
Penguatan sistem pembayaran lintas negara.
Integrasi QRIS internasional.
Masing-masing mungkin terlihat teknis. Namun jika dilakukan secara konsisten, seluruh langkah tersebut akan membentuk fondasi baru yang memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global.
Manfaat terbesarnya bukan hanya pada stabilitas rupiah hari ini, tetapi pada kemampuan Indonesia menghadapi dunia yang semakin kompleks dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang.
Kesimpulan
Kesepakatan antara Bank Indonesia dan People's Bank of China di Shanghai menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengambil langkah yang lebih strategis dalam mengelola masa depan ekonominya. Melalui diversifikasi instrumen transaksi, penguatan kerja sama keuangan, dan perluasan penggunaan mata uang lokal, Indonesia membangun kapasitas untuk menghadapi risiko global dengan lebih baik.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, agenda ketahanan nasional semakin diterjemahkan ke dalam kebijakan-kebijakan konkret yang mencakup pangan, energi, industri, hingga sistem keuangan. Sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya berupaya tumbuh lebih cepat, tetapi juga menjadi lebih tangguh.
Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, ketangguhan sering kali lebih berharga daripada kecepatan. Dan dari Shanghai, Indonesia menunjukkan bahwa fondasi ketangguhan itu sedang dibangun secara bertahap, konsisten, dan dengan visi jangka panjang yang jelas.
