Tuntutan tersebut tentu layak menjadi bagian dari ruang demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan mendesak pemerintah bekerja lebih cepat.
Namun, ada satu hal yang juga tidak boleh diabaikan dalam membaca situasi hari ini: bagaimana sebenarnya masyarakat secara lebih luas menilai komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi?
Jawabannya dapat ditemukan dalam hasil survei Data Survei Indonesia (DSI).
Di Tengah Demo, Mayoritas Publik Menilai Pemerintah Serius
Survei DSI periode 22 Juli–1 Agustus 2026, yang melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi, menunjukkan bahwa 62,4 persen masyarakat menilai pemerintah serius memberantas korupsi.
Sebaliknya, 33,0 persen responden menilai pemerintah belum serius.
Angka tersebut memberikan perspektif penting terhadap situasi hari ini. Demonstrasi memang menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang menuntut pemerintah berbuat lebih banyak. Tetapi demonstrasi tidak secara otomatis berarti mayoritas masyarakat menganggap pemerintah tidak bekerja.
Justru berdasarkan survei tersebut, mayoritas responden masih melihat adanya keseriusan pemerintah dalam agenda pemberantasan korupsi.
Tuntutan AMPB Justru Memiliki Titik Temu dengan Agenda Pemerintah
Jika dilihat lebih jauh, tuntutan AMPB sebenarnya tidak seluruhnya berseberangan dengan agenda pemerintahan Prabowo.
Percepatan RUU Perampasan Aset dan pemberian hukuman berat bagi koruptor merupakan tuntutan agar negara memiliki instrumen yang lebih kuat dalam menghadapi korupsi.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto pada 25 Agustus 2026 kembali menegaskan bahwa penyelewengan harus diperangi sampai ke akar-akarnya.
Dengan demikian, terdapat titik temu yang cukup jelas: masyarakat meminta pemberantasan korupsi diperkuat, sementara Presiden menyatakan komitmen untuk memperkuat agenda tersebut.
Perbedaan yang ada lebih terletak pada bagaimana tuntutan tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan dan seberapa cepat pemerintah mewujudkannya.
Prabowo Mengaitkan Korupsi dengan Kepentingan Rakyat
Dalam kesempatan di Jembrana, Bali, Prabowo juga mengaitkan persoalan kebocoran negara dengan kemampuan pemerintah menangani persoalan nyata di lapangan.
Menurut materi survei dan narasi yang menjadi dasar tulisan ini, Presiden mencontohkan pengerahan ratusan helikopter, belasan pesawat, alat berat, dan ribuan personel dalam penanganan bencana.
Pesannya adalah bahwa sumber daya negara yang berhasil diselamatkan dari kebocoran dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat.
Sudut pandang ini penting. Pemberantasan korupsi bukan hanya tentang berapa banyak orang yang dihukum, tetapi juga tentang berapa besar sumber daya negara yang berhasil diselamatkan dan dikembalikan manfaatnya kepada masyarakat.
Kepuasan terhadap Prabowo Mencapai 60,7 Persen
Data DSI juga memperlihatkan bahwa Presiden Prabowo masih memiliki modal kepercayaan yang cukup kuat.
Sebanyak 60,7 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kepuasan terhadap pemerintahan dan kabinet secara umum yang mencapai 55,5 persen.
Temuan ini menjadi penting dalam membaca aksi demonstrasi hari ini.
Adanya demonstrasi tidak dapat serta-merta diterjemahkan sebagai tanda bahwa mayoritas masyarakat telah kehilangan kepercayaan terhadap Presiden.
Sebaliknya, data survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap Prabowo masih berada di atas 60 persen.
Kepercayaan terhadap Pemerintahan Mencapai 72,2 Persen
Tidak hanya terhadap Presiden, tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan secara umum juga tercatat cukup tinggi.
Survei DSI mencatat 72,2 persen responden percaya terhadap pemerintahan.
Selain itu, 61,8 persen responden meyakini pemerintah berpihak kepada rakyat kecil.
Data tersebut memberikan gambaran bahwa persepsi publik terhadap pemerintah tidak sepenuhnya negatif.
Karena itu, narasi bahwa aksi demonstrasi otomatis menggambarkan kondisi seluruh masyarakat juga perlu dihindari.
Suara demonstran penting, tetapi suara masyarakat yang tidak berada di jalan juga penting untuk dibaca.
Kepercayaan terhadap KPK Masih 65,5 Persen
Pada isu penegakan hukum, tingkat kepercayaan publik terhadap sejumlah lembaga juga masih relatif tinggi.
KPK mendapatkan tingkat kepercayaan sebesar 65,5 persen, sedangkan Mahkamah Agung mencapai 64,7 persen.
Kepolisian dan Kejaksaan juga tercatat memperoleh tingkat kepercayaan di atas 61 persen.
Artinya, meskipun masyarakat masih memiliki kritik terhadap pemberantasan korupsi, kepercayaan terhadap institusi penegak hukum belum runtuh.
Ini merupakan modal penting untuk memperkuat agenda antikorupsi secara kelembagaan.
Kritik terhadap Pemerintah Tetap Ada
Namun, membaca hasil survei sebagai dukungan penuh kepada pemerintah juga keliru.
Sebanyak 41,4 persen responden menilai penindakan korupsi masih menyasar lawan politik.
Sementara itu, 33,0 persen menilai upaya pemberantasan korupsi belum serius.
Angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki keraguan dan kritik.
Karena itu, pemerintah tidak boleh menggunakan tingginya angka kepuasan sebagai alasan untuk berhenti melakukan evaluasi.
Sebaliknya, kritik tersebut harus menjadi bahan untuk memperbaiki sistem.
Publik Tidak Hanya Ingin Koruptor Ditangkap
Salah satu temuan survei yang menarik adalah persepsi publik terhadap kasus penetapan tersangka mantan pimpinan Badan Gizi Nasional.
Dari masyarakat yang mengikuti kasus tersebut, 59,2 persen memaknainya sebagai indikasi lemahnya pengawasan program sejak awal.
Temuan ini memperlihatkan bahwa publik memiliki tuntutan yang lebih mendasar.
Masyarakat tidak hanya ingin melihat penindakan setelah pelanggaran terjadi. Mereka juga ingin pemerintah membangun sistem yang mampu mencegah penyimpangan sejak awal.
Dengan kata lain, pencegahan dan pengawasan harus berjalan beriringan dengan penindakan.
Pemerintah Perlu Menjawab Demo dengan Kinerja
Karena itu, respons terbaik pemerintah terhadap demonstrasi bukan sekadar membantah tuntutan masyarakat.
Jawaban yang lebih kuat adalah menunjukkan kinerja.
Jika masyarakat menuntut RUU Perampasan Aset, maka pemerintah dan lembaga legislatif perlu memberikan kejelasan mengenai proses pembahasannya.
Jika masyarakat menuntut pemberantasan korupsi yang lebih keras, maka pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum sekaligus membangun sistem pencegahan.
Dengan cara tersebut, demonstrasi dapat menjadi tekanan positif bagi perbaikan kebijakan.
Jangan Menganggap Kritik sebagai Ancaman
Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang bagi kritik.
Pemerintah tidak perlu melihat setiap demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap negara.
Sebaliknya, kritik dapat menjadi pengingat bahwa masyarakat terus mengawasi kinerja pemerintah.
Tetapi di sisi lain, kritik juga harus tetap berbasis fakta.
Ketika data menunjukkan bahwa 62,4 persen publik menilai pemerintah serius memberantas korupsi, angka tersebut tidak boleh diabaikan hanya karena ada aksi demonstrasi.
Begitu pula ketika 33,0 persen menilai pemerintah belum serius, pemerintah tidak boleh mengabaikan kelompok tersebut.
Keduanya adalah bagian dari realitas publik yang harus dijawab.
Kepercayaan Publik Bukan Cek Kosong
Tingkat kepuasan 60,7 persen terhadap Prabowo merupakan modal politik yang cukup besar.
Namun, kepercayaan tersebut bukan cek kosong.
Justru semakin tinggi kepercayaan publik, semakin besar tanggung jawab pemerintah untuk membuktikan bahwa kepercayaan tersebut memang layak diberikan.
Pemerintah perlu terus memperkuat transparansi, pengawasan, penegakan hukum, dan tata kelola sumber daya negara.
Jika hal itu dilakukan secara konsisten, maka kritik masyarakat dapat menjadi energi untuk memperbaiki pemerintahan.
RUU Perampasan Aset Harus Menjadi Bagian dari Pembenahan Sistem
Tuntutan terhadap RUU Perampasan Aset juga memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya menginginkan hukuman terhadap pelaku.
Ada tuntutan agar hasil kejahatan korupsi dapat dikejar dan dikembalikan kepada negara.
Karena itu, pembahasan RUU Perampasan Aset perlu ditempatkan dalam kerangka penguatan sistem pemberantasan korupsi secara keseluruhan.
Instrumen hukum yang kuat harus disertai mekanisme yang transparan, akuntabel, dan tetap menjamin proses hukum yang adil.
Hukuman Berat Bukan Satu-Satunya Jawaban
Begitu pula dengan tuntutan hukuman mati bagi koruptor.
Keinginan masyarakat untuk memberikan efek jera dapat dipahami. Namun, pemberantasan korupsi tidak akan selesai hanya dengan memperberat hukuman.
Jika sistem pengawasan masih lemah, peluang penyimpangan tetap terbuka.
Karena itu, hukuman harus berjalan bersama dengan pencegahan, transparansi, pengawasan anggaran, dan perbaikan tata kelola.
Korupsi harus dibuat sulit dilakukan, bukan hanya dibuat berat hukumannya setelah terjadi.
Membaca Demo Secara Lebih Dewasa
Aksi AMPB pada 27 Agustus harus ditempatkan sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
Masyarakat memiliki hak untuk menuntut pemerintah bekerja lebih keras.
Namun, masyarakat juga perlu mengetahui bahwa berdasarkan survei DSI, mayoritas publik masih menilai pemerintah serius memberantas korupsi dan masih memberikan tingkat kepercayaan yang cukup besar kepada Presiden Prabowo.
Karena itu, tidak tepat jika demonstrasi langsung diterjemahkan sebagai bukti bahwa seluruh masyarakat menolak pemerintah.
Begitu pula tidak tepat jika kritik demonstran dianggap tidak memiliki dasar.
Keduanya harus ditempatkan secara proporsional.
Kontra Narasi yang Berbasis Fakta
Maka, kontra narasi yang paling kuat terhadap anggapan bahwa "pemerintah diam menghadapi korupsi" bukanlah dengan menyerang demonstran.
Jawabannya adalah data.
60,7 persen publik puas terhadap kinerja Prabowo.
62,4 persen menilai pemerintah serius memberantas korupsi.
72,2 persen percaya terhadap pemerintahan.
61,8 persen menilai pemerintah berpihak kepada rakyat kecil.
65,5 persen masih percaya kepada KPK.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat modal kepercayaan yang kuat.
Tetapi modal itu harus dijaga dengan kinerja.
Pemerintah Harus Membuktikan Kepercayaan Itu
Pada akhirnya, pemerintah tidak perlu takut terhadap kritik. Yang harus dilakukan adalah menjawab kritik dengan hasil.
Jika pemberantasan korupsi semakin kuat, pengawasan semakin efektif, kebocoran semakin kecil, dan sumber daya negara semakin banyak kembali kepada rakyat, maka kepercayaan publik akan memiliki dasar yang semakin kuat.
Sebaliknya, jika pemerintah gagal menjaga konsistensi, kritik masyarakat akan semakin besar.
Karena itu, demonstrasi hari ini seharusnya tidak hanya dilihat sebagai tekanan terhadap pemerintah, tetapi juga sebagai pengingat bahwa masyarakat menginginkan negara yang lebih bersih.
Dan data survei menunjukkan bahwa mayoritas publik masih memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk membuktikan hal tersebut.
Kritik tetap penting. Demonstrasi adalah hak. Namun, fakta juga penting. Dan fakta dari survei DSI menunjukkan bahwa mayoritas publik belum berpaling dari Prabowo maupun agenda pemberantasan korupsi pemerintah.
Tantangannya sekarang sederhana: kepercayaan itu harus dibayar dengan kerja nyata.
